Sebanyak 225 PPPK Yang Lolos, Kini Menunggu NIP Yang Sedang Diverifikasi BKN

76 views

Share :

_IMG_000000_000000

MUKOMUKO, MMUNOL.COM – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko masih menunggu hasil verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk Nomor Identitas Pegawai (NIP) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), sebanyak 225 orang yang lolos seleksi tahun 2023 lalu. Untuk jadwal tahapan pengusulan NIP dari tanggal (15/1) hingga (13/2) mendatang. Dimana usulan untuk NIP PPPK Mukomuko telah rampung disampaikan. Setelah sebelumnya tenaga honorer yang lulus PPPK ini, mengisi daftar riwayat hidup (DRH) di akun masing-masing sejak (16/12) 2023 sampai dengan (14/1) 2024 lalu.

“Untuk calon PPPK sudah mengisi data daftar riwayat hidup (DRH). Saat ini tengah proses verifikasi oleh BKN. Setelah selesai barulah penerbitan NIP dapat diproses, ” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko melalui Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pendidikan ASN, Niko Hafri SH, MH pada Selasa,16/01/2024.

Niko menambahkan, dari formasi PPPK yang diajukan oleh Pemkab Mukomuko tahun 2023 sebanyak 249 tenaga PPPK. Yang terisi hanya sebanyak 225 tenaga PPPK, sehingga 24 lagi kosong karena tidak ada yang berminat melamar. Kemudian juga ada satu honorer yang lulus seleksi PPPK menyatakan, mengundurkan diri.

“Formasi tenaga PPPK yang tidak ada pelamar, yakni formasi PPPK untuk kalangan penyandang disabilitas. Seperti pada formasi kesehatan dokter umum, yang banyak. Kemudian untuk formasi guru seni dan guru budaya. Kemudian formasi teknis untuk penyandang disabilitas,”ujarnya.

Lanjutnya, bagi honorer yang tidak lulus PPPK tahun 2023 lalu, statusnya masih honorer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang ASN terbaru, tenaga honorer diberikan waktu selama satu tahun terakhir sampai bulan Desember mendatang hingga menunggu kebijakan pemerintah pusat. Terkait jumlah usulan PPPK ditahun ini masih menunggu petunjuk, dan data kekurangan serta kemampuan keuangan daerah.

“Kita juga lihat kemampuan keuangan daerah. Memang benar soal penggajian berasal dari anggaran pusat. Namun untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lain masih kembali ke daerah,”tandasnya. (bsm)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

webad_pasang-iklan

Video

Video

Terbaru
Populer

This is tab content. Click to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Teknologi

Visitor

  • 12
  • 5
  • 38,462
  • 15,677