Sidang Gugatan PT DDP, Izin Lokasi Bukan Legalitas Berusaha

22 views

Share :

IMG-20240119-WA0061

MUKOMUKO, MMUNOLCOM – Sidang perkara gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Daria Dharma Pratama (DDP) terhadap Petani Tanjung Sakti Kecamatan Ipuh. Dengan agenda mendengarkan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) kembali berlanjut. Dalam sidang tersebut saksi ahli Ahmad Wali SH, MH dosen Hukum Administrasi Negara, Perizinan dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan jelas menyampaikan dipersidangan, bahwa izin lokasi belum dapat menjadi dasar sebuah perusahaan untuk melakukan aktivitas penanaman komoditi perkebunan.
“Kita sama-sama mendengar pada sidang (16/1) lalu. Izin lokasi itu hanya penunjukan lahan yang memungkinkan untuk diterbitkan izin usaha perkebunan. Serta sebagai dasar untuk mendapat perolehan tanah, sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU). Jadi sebelum ada HGU, pihak perusahaan belum boleh melakukan aktivitas penanaman,”kata Kuasa hukum Petani Tanjung Sakti Saman Lating, SH. C.Me.
Yang perlu digaris bawahi dalam persidangan tersebut adalah, pihak perusahaan hanya dapat beraktivitas di atas lahan yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU). Dalam gugatan perdata PT DDP terhadap tiga orang petani yaitu Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin, ketiga petani ini dituntut ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp7,2 miliar. Dimana ketiga petani ini digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dengan tuduhan petani menduduki dan membangun bangunan liar diatas lahan HGU milik PT DDP No 125. Serta mengambil hasil panen di lahan milik PT DDP dan menghalang-halangi kegiatan usaha Perkebunan.
“Nah HGU yang dimaksudkan dalam tuntutan tersebut yang mana. Karena jelas pada (5/12) 2023 lalu saksi fakta Hardito, warga Desa Sibak yang dihadirkan oleh petani menyatakan, pihak PT DDP menyampaikan wilayah tersebut belum memiliki HGU,”sampainya.
Lanjutnya, dimana pihak PT DDP menyampaikan demikian ketika, petani mempertanyakan status areal. Lahan yang dibersihkan dan akan diusahakan petani. Kemudian juga hal tersebut diperkuat dengan surat PT DDP No 113/DDP-APE/III/2022 yang ditujukan kepada organisasi Serikat Tani Bengkulu. Yang salah satu poinnya menyebutkan areal divisi V dan VII APE berada di luar HGU PT DDP dan statusnya adalah izin lokasi PT DDP.
“Sejauh ini pihak petani akan selalu berisifat koperaktif, dan siap mengikuti proses selanjutnya. Karena petani yakin bawasanya lahan tempat menggantungkan hidup tersebut bukan kepemilikan HGU PT DDP. Terkait jadwal sidangn selanjutnya kami juga masih menunggu,”tandasnya. (bsm)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

webad_pasang-iklan

Video

Video

Terbaru
Populer

This is tab content. Click to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Teknologi

Visitor

  • 9
  • 3
  • 38,459
  • 15,675