TAPD Kabupaten Mukomuko Belum Naikkan ADD 2024, Masih Di Hitungan Ini

MUKOMUKO, MMUNOL.COM  — Untuk tahun 2024 nanti, Alokasi Dana Desa (ADD)  untuk 148 desa di Kabupaten Mukomuko mendatang berkisar Rp 65 miliar yang mana artinya tidak mengalami peningkatan dan pengurangan dimana jumlah tersebut masih sama dengan jumlah ADD di tahun 2023 ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko Jodi, S.Pd, S.IP. Tidak terjadinya penambahan dan pengurangan ADD di tahun 2024 mendatang tetap diangka Rp 65 miliar, karena jumlah tersebut diambil dari 10 persen dana alokasi umum (DAU). Memang angka tersebut bisa bertambah jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko melakukan penambahan jumlah anggarannya, namun sejauh ini hal tersebut belum dilakukan maka dari itu masih sama dengan tahun sebelumnya untuk ADD di tahun 2024.

“Sejauh ini kita masih berpatokan 10 persen dari DAU untuk ADD di tahun 2024, sebab belum ada informasi dari TAPD melakukan penambahan, meskipun di tahun 2024 nanti Pemkab merencanakan akan ada kenaikkan honor petugas perlindungan masyarakat (Linmas),” sampainya.

Jodi, menambahkan, berkaitan dengan rencana kenaikan honor tersebut sebenarnya pihaknya berharap ada kenaikan anggaran ADD ini, agar dapat membantu Pemerintah desa (Pemdes). Untuk ADD Rp 65 miliar ini penggunaannya, sebanyak 74 persen dibagi rata perdesa, 24 persen dibagi berdasarkan karakter desa swakarya, swadaya,swasembada, kemudian satu persen untuk mendukung desa mandiri, dan satu persen lagi untuk peningkatan Pendapatan desa.

“Artinya kita menuntut desa ini mandiri. Sebab jika melihat postur pembagian penggunaan ADD ini pas, dimana juga mengacu pada pembagian penghasilan tetap (Siltap) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2019. Siltap ini untuk menghitung tunjangan Kades dan perangkat, setelah itu baru menghitung kebutuhan lainnya,”katanya.

Lanjutnya, selain itu juga kepada kepada 68 Pemdes yang saat ini masih belum mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahap ketiga sebesar 20 persen. Diingatkan terakhir pengajuan pencairan tinggal menyisakan hitungan hari, jangan sampai nantinya terjadi gagal salur, atau keterlambatan penggunaan anggaran. Sebab di tanggal 20 Desember seluruh kegiatan yang menggunakan DD di tahun 2023 harus rampung.

“Padahal beberapa waktu yang lalu, kami sudah duduk bersama dengan Pemdes bahwasanya, pengajuan pencairan terakhir di bulan Oktober ini, namun tetap saja masih juga lamban. Jika sampai terjadi gagal salur kami pastikan Pemdes tersebut akan mengalami kerugian karena akan mempengaruhi besaran DD yang akan diterima di tahun berikutnya,”tandasnya (rjh)