Ke Depan Program Nasional Wajib Belajar 13 Tahun Akan Wujubkan PAUD HI Di Setiap PAUD

MMUNOL.COM – Pendidikan Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) adalah suatu proses menyeluruh yang dirancang untuk mendukung perkembangan kognitif, fisik, emosional, dan sosial anak sejak usia dini. Pertumbuhan yang baik pada anak akan melahirkan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia di masa depan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pada tanggal 19 Desember 2024, risalah kebijakan PAUD HI, modul PAUD, dan aplikasi Anaking diluncurkan bersama dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Peluncuran ini merupakan langkah selaras dengan program nasional Wajib Belajar 13 tahun, yang bertujuan untuk mewujudkan PAUD HI.

BACA JUGA :  Polres Mukomuko Himbau Pemilik Truk Pengangkut Sawit Pakai Jaring

Terkait dengan perencanaan PAUD HI, pemerintah menyadari bahwa pendidikan usia dini adalah kunci bagi perkembangan siswa. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menekankan pentingnya memperluas definisi usia sekolah, yang kini mencakup tidak hanya rentang umur 7 hingga 18 tahun, tetapi juga menambahkan 1 tahun pra pendidikan formal bagi anak usia 5 hingga 6 tahun. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun akan mulai berlangsung selama periode pemerintahan saat ini. Program ini diharapkan dapat menjawab tantangan terkait pemerataan dan kualitas pendidikan agar pendidikan yang baik dan bermutu dapat diakses oleh semua siswa.

TONTON JUGA OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL :  https://www.youtube.com/@mmunol

Berkenaan dengan pemerataan pendidikan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendidikan di Indonesia sudah cukup baik dan terus meningkat. Namun, tantangan terkait kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh siswa tetap ada. Berdasarkan Asesmen Nasional (AN), kemampuan literasi dan numerasi anak Indonesia di tingkat SDMI hanya mencapai 63%. Salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan Bahasa Indonesia dalam sistem pengajaran, sementara di beberapa daerah siswa lebih sering berkomunikasi dalam bahasa daerah. Hal ini dapat menghambat pemahaman material pelajaran. Amich merekomendasikan agar guru di kelas awal juga mengajar menggunakan bahasa daerah.

Dalam konteks pendidikan dan pengasuhan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menjelaskan bahwa sekitar 10% dari total populasi Indonesia, atau sekitar 28 juta anak, berusia 0 hingga 5 tahun. Angka ini sangat besar dan merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan bangsa.

Woro menekankan pentingnya fokus pada pengembangan anak usia 0-5 tahun, yang dikenal sebagai periode emas, di mana anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ia menekankan bahwa anak membutuhkan stimulasi untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Namun, proses ini tidak tanpa tantangan, antara lain terkait pemerataan dan kualitas pendidikan, asupan gizi, fasilitas kesehatan, serta pengasuhan yang baik. Menurutnya, upaya ini memerlukan kerjasama lintas sektor, karena tidak mungkin hanya diselesaikan oleh satu pihak. Ia juga menegaskan bahwa setiap fase pertumbuhan anak memiliki kebutuhan dan intervensi yang berbeda, sehingga koordinasi antara semua sektor sangat penting untuk memastikan perkembangan anak yang optimal dan sinergis.
Kemenko PMK menjadi pemimpin gugus tugas yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya sinergi di antara lembaga kementerian, sehingga kebutuhan anak di setiap tahap perkembangan dapat terpenuhi. Inisiatif ini tercantum dalam rencana aksi nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa indikator pengembangan anak usia dini tidak hanya berkaitan dengan layanan yang diberikan, melainkan juga dengan lingkungan yang mendukung, termasuk peran penting pengasuh.

Dalam penjelasannya, Woro menyebutkan bahwa 90% anak tinggal di dalam keluarga utuh, sehingga keberadaan sosok pengasuh yang baik menjadi sangat vital. Hingga sekarang, koordinasi yang dilakukan hanya sebatas pada pendidikan, sementara aspek pengasuhan belum dioptimalkan. “Oleh karena itu, Kemenko PMK perlu berkoordinasi untuk memperkuat peran keluarga, terutama dalam menghadirkan pengasuh yang kompeten bagi anak,” tegasnya.

Program Layanan Terkait PAUD HI

Direktur PAUD dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Kemendikdasmen, Komalasari, mengungkapkan visi mereka untuk menciptakan PAUD yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya bagi satuan gugus tugas untuk memastikan bahwa lembaga PAUD di Indonesia dapat memberikan layanan optimal bagi anak usia dini, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Anak-anak berhak mendapatkan kebutuhan yang meliputi pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, dan kesejahteraan.

“Direktorat PAUD mengimbau semua satuan PAUD di Indonesia untuk mengimplementasikan program PAUD berkualitas dengan menyediakan layanan esensial melalui PAUD HI,” jelas Komalasari.

Sejak tahun 2020, kementerian telah memberikan dukungan kepada satuan PAUD untuk mencapai visi PAUD Berkualitas ini, dengan mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan regulasi dan membangun komitmen kolaboratif dalam mendukung layanan esensial.

Komalasari menambahkan, “Saat ini, kami telah mendampingi dan mengadvokasi 250 kabupaten/kota di Indonesia, di mana mereka telah menerima intervensi untuk memenuhi regulasi terkait PAUD HI. ” Hal ini diharapkan mampu memaksimalkan kolaborasi yang ada. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendukung satuan PAUD mereka dalam memberikan Layanan Holistik Integratif.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini 76% satuan PAUD telah memenuhi setidaknya enam dari delapan indikator PAUD HI. Indikator tersebut meliputi: kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemberian makanan tambahan dan makanan bergizi secara berkala, pemantauan kepemilikan identitas (NIK) peserta didik, serta ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk memastikan kelancaran implementasi PAUD berkualitas, pada tahun 2025, Direktorat PAUD akan bekerja sama dengan World Bank dalam program INEY, yang diharapkan dapat mendorong satuan PAUD di Indonesia agar memenuhi semua delapan indikator PAUD HI. (red)