Guna Mempersiapkan SDM Yang Kompetitif, Kemendikbudristek Adakan Rembug Pendidikan Vokasi SkilsIndonesia 2045

MMUNOL.COM – Dalam rangka mewujudkan visi emas Indonesia 2045 melalui pelatihan vokasi, Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi (Kemendikbudristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan konferensi pelatihan vokasi dengan topik Skills Indonesia 2045. 7) pada Jumat ( 19.7) . ).

Rembug Pendidikan Vokasi SkillsIndonesia 2045 diselenggarakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang maju, terampil, dan berdaya saing seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika perekonomian global yang selalu berubah.

BACA JUGA : Dimulai Dari Pulau Sumatra, LLDikti IV Segera Gelar KKN Tematik Nusantara

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan hasil program VET khususnya kemitraan dan harmonisasi VET kepada seluruh pemangku kepentingan VET di tingkat kelembagaan masing-masing untuk ditindaklanjuti, serta perolehan ilmu bagi seluruh VET. pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Pendidikan Profesi Kiki Yuliati dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa salah satu tugas Kemendikbud adalah mempersiapkan Generasi Emas 2045. Melihat tantangan yang ada saat ini, menurut Kiki, cara promosi yang baru adalah diperlukan. pendidikan profesional yang lebih responsif, relevan, inklusif, inovatif dan efektif di mata masyarakat, berupaya mencapai kesejahteraan umum Generasi Emas 2045.

Kiki mengatakan SkillsIndonesia 2045 dirancang untuk merespon secara cepat dan tepat tuntutan dunia kerja yang selalu berubah. “Itulah mengapa kita memerlukan sistem yang dapat memantau dan menganalisis perubahan di pasar tenaga kerja dan perubahan kebutuhan keterampilan kerja. “Sistem pendidikan mesianik perlu memanfaatkan informasi ini dengan lebih baik sehingga mereka dapat menyesuaikan program mereka dan memberikan pelatihan yang relevan. kehidupan kerja,” ujarnya.

Selain itu, Dirjen Kiki menyampaikan bahwa prinsip inti SkillsIndonesia 2045 adalah inklusif, tidak diskriminatif dan menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat, jelas Kiki.

Kiki menambahkan, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ekologis dan multidimensi telah menjadi permasalahan global. Oleh karena itu, menurut Kiki, diperlukan upaya baru untuk memajukan pendidikan vokasi, yaitu mengalihkan penguasaan keterampilan yang sempit ke kompetensi dan keterampilan yang luas, sehingga lulusan pendidikan vokasi mempunyai kesempatan mempelajari hal-hal baru dalam pekerjaannya.

“Dalam pendidikan profesional, sudah waktunya untuk mengembangkan keterampilan hijau untuk produksi produk ramah lingkungan, serta program keterampilan baru yang diperlukan untuk transisi menuju ekonomi hijau. “Pendidikan pembangunan berkelanjutan harus diintegrasikan ke semua . sekolah vokasi,” kata Dirjen Kiki. Selain itu, Dirjen Kiki menyampaikan bahwa pendidikan profesi ke depan harus memperkuat soft skill agar peserta didik dapat mengembangkan budaya kerja dan beradaptasi dengan lingkungan global serta memecahkan permasalahan yang kompleks.

Potret koordinasi pelatihan profesi dengan dunia usaha dan industri

Sekaligus Pj Direktur Kemitraan dan Dunia Usaha dan Industri (Mitras DUDI). Direktur Uuf Brajawidagda mengatakan dalam empat tahun pertama Mitra DUDI telah diluncurkan 197 rencana profesi tingkat nasional, 1 juta 38 ribu siswa eks sekolah mengikuti pencarian gelar.

Di tingkat daerah, menurut Uuf, ekosistem kemitraan yang mencakup 27 provinsi telah terbentuk dan beberapa inisiatif lain telah menghasilkan lebih dari 8.200 kesepakatan, memetakan potensi daerah di seluruh provinsi.

“Satuan pendidikan Mekah telah berusaha dan bekerja keras. Namun demikian, kita harus terus mengupayakan terbentuknya sistem kemitraan pendidikan vokasi yang berkelanjutan dan organik di setiap satuan pendidikan vokasi untuk mencapai keselarasan yang berkualitas dengan kehidupan kerja,” ujar Uuf

Dalam laporannya, Uuf menyampaikan beberapa prestasi yang diraih Mitras DUDI hasil penelitian atau kajian. Kajian tersebut antara lain (1) kajian menyasar potensi ekonomi daerah pada 38 SMK provinsi di Indonesia (2023); (2) studi masa depan mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung; (3) hasil implementasi ekosistem kemitraan di 27 provinsi yang saat ini berada pada tahap akhir; (4) studi kasus pada 7 kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri terpadu untuk memahami keselarasan berdasarkan kekhasan dan keunikan daerah (2024); dan (5) Survei Ketenagakerjaan dan Pemantauan Mobilitas Kejuruan (2023-2024).

“Dari kajian harmonisasi pertama di 38 provinsi, gambaran makro yang muncul adalah harmonisasi masih bervariasi jika membandingkan potensi ekonomi dan konsentrasi keterampilan daerah pada SMK. “Sekolah SMK terdapat hampir di semua daerah, dan hanya sedikit Hanya sedikit daerah yang memiliki keselarasan yang cukup tinggi, seperti Bali dan Kepri,” ujarnya.

Uuf menambahkan, secara umum hasil kajian menunjukkan enam departemen sistem satuan pendidikan profesi yakni kurikulum, pembelajaran, guru dan dosen ( PTK), peserta didik, sarana dan prasarana (sarpras) dan kemitraan sebenarnya merupakan tiga ciri komponen sistem yaitu PTK, prasarana dan kemitraan.

“Di antara ketiga komponen tersebut, lemahnya kemitraan satuan pendidikan profesi dengan DUDI merupakan fenomena yang menarik dan perlu mendapat perhatian lebih,” kata Uuf.

Dikatakannya, membangun kemitraan yang baik antara satuan pendidikan vokasi dengan DUDI memerlukan komitmen dan keseriusan semua pihak khususnya DUDI, baik dari segi cara pandang, ketersediaan, keterjangkauan, kecukupan keterampilan, keahlian dan kesiapan. DUDI itu.

“Semua keunikan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemitraan VET dengan DUDI memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak serta manajemen kemitraan yang lebih profesional dan terorganisir,” tambahnya.

Konsultasi Pendidikan Vokasi SkillsIndonesia 2045 juga menyelenggarakan acara pameran dengan 41 stand yang terdiri dari tujuh departemen Kementerian/Departemen; 30 segmen industri dari enam sektor industri yaitu industri kreatif, perhotelan, konstruksi dan manufaktur, perdagangan digital, ritel, teknologi pertanian, pertanian dan perikanan; dan 4 stand dari kawasan ekonomi khusus. (red)