Murni Investasi, Pembangunan Pelabuhan Pengiriman CPO Tanpa APBN & APBD

MUKOMUKO, MMUNOL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko pastikan pembangunan pelabuhan pengiriman minyak mentah Crude Palm Oil (CPO) di Kecamatan Teramang Jaya dalam proses realisasi pembangunan, dimana dalam persiapan hingga pelaksanaan pembangunan nantinya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mukomuko. jadi resmi dilakukan oleh investor langsung. Hal ini disampaikan Bupati Mukomuko H. Sapuan SE, MM, AK, CA, CPA.CPI pada Sabtu, 22/07/2023.

Bupati Sapuan menegaskan pembangunan pelabuhan pengiriman minyak kelapa sawit ini tanpa adanya dana dari APBN dan APBD sehingga tergolong murni investasi. BACA JUGA :  Tinjau Pabrik Beras Dengan Kapasitas Produksi 5 Ton Perjam, Bupati Sapuan : Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

“Pembangunan pelabuhan CPO tidak menggunakan dana APBN dan APBD ini, tetapi murni investasi swasta yang kita ajak masuk ke Kabupaten Mukomuko, ” kata Bupati. Bupati mengatakan, investor yang membangun pelabuhan ini gabungan dari beberapa perusahaan perkebunan dan perusahaan minyak kelapa sawit di Mukomuko, dan PT Mukomuko Terminal Indonesia (MTI) sebagai pemegang saham terbesar. Untuk progres sendiri saat ini PT MTI sedang melakukan kajian teknis bekerja sama dengan Pemkab Mukomuko, dan tenaga ahli dari dalam dan luar negeri. “Seharusnya ketika kita mengajak orang berinvestasi di daerah kita, seharusnya kita siapkan datanya, namun khusus pelabuhan ini karena keterbatasan anggaran, maka data teknis seluruh dikerjakan langsung oleh investor yang kita ajak masuk ke sini ,” ujarnya. Bupati menambahkan, tentunya semua dilakukan secara bertahap, sama halnya dengan mengajak investor menanamkan sahamnya di Mukomuko perlu dukungan dan kerja keras dari berbagai pihak. Begitu juga dengan kegiatan prakondisi pembangunan pelabuhan, seluruh data baik tentang kondisi lingkungan, sosial, cuaca dan ketersedian daya dukung harus dimiliki terlebih dahulu. “ Dalam persiapan ini kita juga menggandeng TNI Angkatan Laut untuk menjadi mitra konsultan penyediaan data teknis. Data teknis dari TNI AL menjadi penting terutama terkait kajian keamanan perairan dan hal terkait lainnya, ” sampainya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko, Juni Kurnia Diana, S.AP menambahkan dalam pembangunan pelabuhan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 490 miliar. Kebutuhan anggaran sebesar Rp 490 miliar inilah yang bersumber dari investor utama PT MTI dan perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. Namun meskipun demikian dalam mega proyek ini, Pemkab Mukomuko tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi pemegang saham tentunya. “Investor utama, pemegang saham sebesar 51 persen, perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit bersama dengan pemerintah daerahlah yang akan memegang 49 persen saham lagi , ” tandasnya. (rjh)