Terkait Pembangunan Gedung PA Mukomuko Yang Belum Setor Pajak Material Ke Daerah, Kepala BKD Akan Surati Pihak Terkait

Sementara pekerjaan pembangunan gedung yang menggelontorkan anggaran sebesar Rp18.250 miliar tersebut, sudah putus kontrak sejak tanggal 26 Agustus 2023 lalu.
Tentu kewajiban pajak material yang berasal dari daerah ini, wajib ditunaikan pihak ketiga, maupun pihak penyedia.

Agus Sumarman, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko mengungkapkan. Pihaknya segera akan menyurati pihak terkait, untuk persoalan pajak material tersebut.

“Kami masih menunggu data galian c atau tambang yang mengantongi izin di Mukomuko, dari pihak provinsi. Dalam waktu dekat kita akan bersurat terkait kewajiban pajak tersebut,”ungkap Agus Sumarman.

Dilanjutkan oleh Deftri, Kabid Pendapatan I BKD Mukomuko. Untuk penagihan pajak ini, pihaknya hanya bisa menagih galian c yang memiliki izin saja.

Jika pihak penyedia tidak memiliki izin, maka hal tersebut akan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Sementara dalam waktu dekat ini, BKD akan bersurat kepada pihak ketiga, untuk konfirmasi dari mana masuknya material tersebut.

“Kita tetap bersurat dalam waktu dekat ini, karena kami akan melakukan crosscheck data, dari mana saja material yang digunakan, khususnya yang berasal dari Mukomuko, untuk pembangunan gedung tersebut, “sambung Deftri. (red)